Anggota DPRD Mamuju berharap Sekwan Baru Memperbaiki Managemen Pengelolaan Keuangan

446

Mamuju, LK- Setelah Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan mutasi pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Mamuju, ucapan selamat datang yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD kepada Pak Sekwan baru di lembaga yang terhormat untuk menjalankan program yang ada di Sekertariatan Dewan.

menangapi beberapa persoalan yang ada di DPRD mamuju yang tak kujung terealisasi Wakil Ketua DPRD Mamuju Drs. H. Sugianto saat memimpin Rapat Bamus di Lantai II DPRD Mamuju mengatakan persoalan leadership dan managemen pengelolaan keuangan yang kurang baik olehnya itu persoalan yang ada di sekretariatan sangat kompleks, sehingga membutuhkan seseorang yang memiliki integritas dalam mengelolanya, khususnya dengan permasalahan pengelolaan keuangan. Selain itu, juga beberapa Perda belum ditetapkan diakibatkan pihak Sekertariat yang mempasilitasi untuk optimal melakukan perjalanan Dinas, itu tidak ada realisasinya.

“Selamat datang Pak Sekwan baru, mumpun bapak tidak terjangkit virus di lembaga terhormat ini, maka berbenalah dengan gaya sendiri dan performancenya Pak Sekwan. Saya kenal bapak agun ini adalah sosok yang punya integritas. Semoga ditempat ini bisa dikembangkan itu,” ujarnya saat memimpin rapat Bamus DPRD Mamuju Senin, (10/7/2017).

Ia mengatakan bahwa, beberapa Perda yang semestinya harus ditetapkan, selalu mengalami ketertundaan diakibatkan pihak sekertaris Dewan tidak mempasilitasi.

“Bagaimana mau disahkan Perda karena paktor pendukung tidak ada. Perda RTRW ini berapa kali saya pimpin masih menyisahkan hal penting yang perlu dikonsultasikan. Kenapa kita perlu konsultasikan, karena pada saat kita pertemuan ditempat ini. Kita tanya kepada OPD yang terkait ternyata tidak ada yang memberikan penjelasan pada persoalan yang kita bahas pada saat itu,” bebernya.

Lanjut Sugianto selaku politisi senior Golkar ini menjelaskan bahwa, dengan ketidak mampuan OPD untuk menjawab persoalan yang akan di Perdakan, maka permasalahan tersebut harus dikonsultasikan ke Kementrian terkait.

“Tapi tidak ada masalah kalau Pemerintah Daerah atau eksekutif mau bertanggung jawab terhadap Perda yang tanpa dikonsultasikan dan hal-hal yang OPD tidak mau pertanggung jawabkan, kita juga bisa tetapkan Perda ini. Tapi maukah Bupati menerima keadaan seperti itu.?. Saya kira kalau pak HW dan Wakil Bupatinya Irwan tidak mau menerima Perda yang tidak tuntas pembahasannya,” ucapnya (Mul)