Bersama Disbun Sulbar, Komisi II Dprd Prov Sulbar Bahas Pergub Index K

929

Mamuju – LK, Polemik seputar penentuan Indeks K dan Harga TBS di Provinsi Sulawesi Barat antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani sawit yang selama ini merasa dirugikan dengan rendahnya Indeks K, berujung pada pengusulan pembuatan Pergub tentang petunjuk teknis penetapan indeks K.

Meski sempat mengalami deadlock pada pertemuan sebelumnya di kantor Disbun Sulawesi Barat saat pihak perusahaan meninggalkan ruang rapat penentuan harga TBS dan Indeks K yang saat itu diputuskan 78 %, melalui mediasi ulang pihak Pemprov Sulbar, dilakukan kembali pertemuan untuk menyusun Pergub petunjuk teknis penetapan Index K.

news_545b2180c9a10.sikapikelangkaandanantrianbbmdimatra

Anggota Dprd Provinsi Sulawesi Barat dari komisi II, Rayu, SE yang mendukung perjuangan petani mengatakan, “Sudah sangat jelas selama ini kita dicurangi dalam penentuan harga TBS. Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk mengelak dan menekan harga TBS petani, ahlinya sudah kita datangkan (Prof. DR. Ir. Ponten M. Naibaho-red),”Tegasnya.

IMG_20160510_131329

Lebih lanjut rayu menjelaskan, “Penjelasan secara detail Prof. DR. Ir. Ponten M. Naibaho tentang metode penentuan harga TBS dengan dasar pertimbangan regulasi yang sangat jelas sehingga hari ini kita bersama-sama menyusun draf Pergub untuk melindungi buah petani kelapa sawit dengan standar Indeks K harus 80 persen, bisa lebih tapi jangan kurang,” Tegas Rayu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi II Dprd Provinsi Sulawesi Barat, Ajbar yang mengatakan, “agar setelah penyusunan draf dapat segera di tanda tangani oleh Gubernur Sulbar sehingga petani bisa bernafas lega. Kita akan kawal ini sampai tuntas, dengan ketantuan Indeks K 80 persen adalah wajib,” Katanya.

Pertemuan multi pihak tersebut yang dibuka langsung oleh Setda Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin yang didampingi Kadisbun Sulbar, Ir. Tanawali dan beberapa jajaran dari Disbun Pemprov Sulbar, turut pula hadir Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir dan Rayu, SE, ketua DPW Apkasindo A. Kasruddin.

Dalam pertemuan tersebut, juga terlihat Prof. DR. Ir. Ponten M. Naibaho, guru besar Universitas Sumatra Utara, GAPKI Sulawesi Muchtar Tanong dan Bagus Trianggoro serta perwakilan dari Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Perhubungan  Provinsi Sulawesi Barat, Disbun Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah, serta Biro Hukum dari Pemprov Sulbar.(ANH/AL)