Capil Mamuju minta bantuan pimpinan DPRD Sulbar

469

Mamuju-LK, Dinas Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Mamuju, meminta bantuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Sulawesi Barat, agar diberikan alokasi anggaran untuk penanganan dampak banjir yang kerap melanda di daerah itu.

“Kondisi Sungai Kasambang yang terletak di bagian belakang Kantor Dinas Catatan Sipil (Capil) Mamuju sewaktu-waktu dapat meluap. Itu sangat berbahaya, karena bisa merobohkan bangunan kantor capil,” kata Kadis Capil Mamuju, Suparman saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan di kantornya, Jumat.

Dihadapan orang nomor dua di DPRD Sulbar ini, Suparman mengeluhkan kondisi bangunan bagian belakang kantornya yang berbatasan langsung dengan sungai yang sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman ketika intensitas curah hujan tinggi.

“Perlu dilakukan langkah antisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gedung ini bisa roboh karena terkikis oleh air sungai yang sewaktu-waktu meluap. Makanya, ia menyampaikan aspirasi kepada Hamzah agar bisa dibantu dibuatkan bronjong untuk mengantisipasi makin membesarnya pengikisan tersebut,” terang Suparman.

Selain pembuatan bronjong, kadis capil juga minta bantuan pengadaan fasilitas kantor kepada Hamzah seperti komputer dan kamera.

Hamzah yang juga politisi partai Golkar Sulbar pun langsung merespon untuk memberikan perhatian khusus sesuai kewenangan yang ia miliki selaku anggota DPRD daerah pemilihan Kabupaten Mamuju ini.

“Sebenarnya, tujuan saya datang ke kantor capil adalah untuk mengurus pembuatan KTP seumur hidup. Tapi, saya ketemu pak kadisnya, langsung disampaikan tentang kondisi bagian belakang kantornya yang membahayakan karena sewaktu-waktu bisa roboh. Akhirnya, saya tinjau dan memang saya lihat kondisinya membahayakan jika tidak segera ditangani,” ungkap Hamzah.

Karena itu, ia berjanji untuk membantu penganggaran pembuatan bronjong di APBD Sulbar tahun 2017. Karena jika diusulkan di APBD perubahan tahun 2016 sudah tidak memungkinkan, apalagi termasuk kategori program kegiatan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaannya.

Menanggapi permintaan ini, Hamzah mengemukakan, pada dasarnya ia bisa memenuhi permintaan tersebut dengan catatan harus sesuai mekanisme dan prosedur.

“Silakan masukkan saja surat permohonan permintaan bantuan fasilitas kantor itu, nanti kami kaji bagaimana prosedur dan mekanismenya pemberian bantuan kepada SKPD kabupaten. Karena kita kan pakai APBD provinsi, jadi tentu saja berbeda prosedurnya kalau kita bantu SKPD provinsi dan SKPD kabupaten. Mudah-mudahan bantuan ini memungkinkan untuk kita penuhi,” jelas Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini. (Mul)