Data Valid Kunci Kesuksesan Pembangunan

119

Majene, LensaKhatulistiwa.com –Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (Ast) menyatakan, data kependudukan yang valid merupakan kunci kesuksesan pembangunan.

“Saat ini, data sudah menjadi jenis kekayaan baru, bahkan lebih berharga dari minyak, karena data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan,” ujar Ast pada Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Majene dengan Pengadilan Agama (PA) Majene, Kementerian Agama (Kemenag) Majene, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Majene dan Dinas Sosial (Dinsos) Majene, di halaman Kantor Disdukcapil Majene
Selasa (12/10/21).

Dijelaskan, data akurat sangat penting dalam beberapa hal, seperti menyusun perencanaan, membuat keputusan yang tepat, mengeksekusi program yang tepat sasaran. “Jangan sampai memutuskan membuat perencanaan dan mengeksekusi program, kita tidak memiliki data,” paparnya.

Diungkapkan, data yang paling penting adalah data diri setiap individu manusia, yang awalnya hanya disimpan di database Ditjen Dukcapil Kemendagri dan tidak dipergunakan untuk kebutuhan lainnya.

“Namun berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan yang ada, maka data kependudukan yang ada di Disdukcapil kini sudah dapat di akses dari instansi pemerintah dan lembaga yang berbadan hukum di daerah melalui Perjanjian Kerjasama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” urainya.

Ia menyebut, database kependudukan yang dimiliki Disdukcapil tidak hanya digunakan pelayanan administrasi kependudukan semata, tetapi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan juga dimanfaatkan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

“Pemanfaatan data kependudukan ini dimulai pada 2015 dengan terbitnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” terang mantan Sekkab Majene itu.

Selain itu, pemanfaatan data kependudukan untuk memperlancar dan membantu kinerja dalam lingkup tugas pokok dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Saya mengajak seluruh OPD dan lembaga yang ada untuk segera memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik dengan menggandeng Dukcapil sebagaimana yang telah dilakukan Bapenda dan Dinsos Majene dengan cara mengajukan permohonan dan menandatangani perjanjian kerja sama. Setelah itu, pengguna data akan diberikan username password untuk mengakses database kependudukan,” sebutnya.

Ia mengapresiasi dan mendukung upaya pihak Disdukcapil, Bapenda, Dinsos, Kemenag dan PA Majene sebagai inovasi guna mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan, penerbitan dokumen kependudukan khususnya bagi pencari keadilan di PA Majene dan juga memberi kemudahan akses informasi validasi putusan yang berhubungan dengan data status kependudukan.

“Disdukcapil adalah OPD yang menangani urusan wajib Pemerintah Daerah dan secara khusus ditugaskan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terdapat dua produk yang menjadi output utama Disdukcapil, yaitu pertama dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian. “Dan yang kedua adalah database kependudukan,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Panitia Pelaksana Hj. Siti Arafah juga Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Majene dalam laporannya, melalui Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil, PA, Kemenag, Bapenda dan Dinsos Majene, dalam hal pemanfaatan teknologi aplikasi data form Colaboration (Dafora), Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam lingkup Bapenda serta Dinsos Majene.

“Perjanjian dan kerjasama ini, agar data dapat diakses terkait layanan publik melalui aplikasi yang dimiliki OPD dan Instansi Vertikal terkait. Pemanfaatan data kependudukan ini untuk memperlancar dan membantu kinerja dalam lingkup tupoksi dari OPD dan instansi terkait,” ungkapnya.

Sementara, Kadisdukcapil Majene H. Asri Albar mengatakan, melalui Penandatangan Perjanjian dan kerjasama merupakan salah satu dari sekian inovasi yang dibangun dengan berbagai pihak.

“Sebelumnya telah dilakukan penandatangan MoU dengan Kemenag Majene, untuk mempercepat target administrasi kependudukan khususnya KK dan KTP-el. Outputnya juga, setelah pernikahan dilangsungkan maka secara otomatis terbit KK baru. Inovasi ini entah merupakan yang pertama di Indonesia namun menjadi yang pertama di Sulbar,” akunya.

Ia mengatakan, selama ini menjadi keluhan ditingkat OPD adalah akses data kependudukan yang masih diverifikasi ataupun di validasi secara manual. “Namun dengan kerjasama yang dilakukan dengan staf dari Bapenda tidak harus ke Kantor Disdukcapil, namun bisa mengakses secara langsung melalui jaringan yang tersedia. Untuk OPD lainnya, bisa melakukan hal serupa yang harus di awali dengan PKS bersama Capil, caranya kita harus bermohon dulu ke Bupati, lalu kami bersurat ke Kementerian dan dilakukan evaluasi dan verifikasi sebelum keluarnya rekomendasi,” ungkapnya.

Hadir dalam penandatangan Perjanjian kerjasama, Ketua DPRD Majene beserta Anggota DPRD Majene, Kapolres Majene, Ketua PN, Ketua PA, Pj. Sekda Majene, mewakili Dandim 1401 Majene, mewakili Kajari Majene, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Kemenag, Ketua KPU, Kabag Setda, Kepala KUA, Instansi Vertikal serta undangan lainnya.(Srl)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here