Dugaan Intimidasi Hunian Terdampak Gempa, Wabup Instruksikan Pemerintah Setempat

109

Majene, LensaKhatulistiwa.com, Perbaikan rumah warga yang terdampak bencana alam gempa bumi, di wilayah Kecamatan Ulumanda dan Malunda pada Januari 2021 lalu mulai menemui titik terang.

Namun masyarakat harus mampu mencerna informasi dengan baik, meski tidak terdapat kesalahan terkait dengan kerjasama pihak ketiga, namun jika memaksa dan mengintimidasi warga dengan kabar bohong maka perlu mencari informasi dari pemerintahan setempat.

“Kita harapkan kepada Camat, Lurah dan Kades untuk terus menginformasikan ke masyarakat terkait mekanismenya, sambil menunggu Juknis penyaluran dari BNPB pusat,” harap Wakil Bupati Majene Arismunandar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemantapan kegiatan penyaluran stimulan bantuan perbaikan rumah terdampak gempa bumi, di ruang rapat Wakil Bupati Majene, Senin (26/07/21).

Selain itu, Arismunandar juga menginstruksikan agar Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Desa wilayah Malunda dan Ulumanda, untuk menginformasikan atau mensosialisasikan lebih masif terkait mekanisme penyaluran stimulan bantuan perbaikan rumah terdampak gempa bumi kepada masyarakatnya.

“Masalahnya dari laporan yang masuk, banyak oknum pihak ketiga atau kontraktor yang menawarkan kerjasama pembangunan hunian, namun dengan dugaan paksaan dan intimidasi, bahkan membawa-bawa nama institusi pemerintah daerah dalam hal BPBD Majene,” tegasnya.

Menanggapi, Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene Sirajuddin menjelaskan, terdapat jalur penawaran produk bagi pihak perusahaan terkait perbaikan rumah terdampak gempa bumi. “Memang banyak masyarakat yang melaporkan adanya pihak ketiga yang intens mendatangi warga. Namun dalam Juklak dan memang dibolehkan, tapi ada jalurnya,” jelasnya.

Kepala BPBD Majene Ilhamsyah juga menjelaskan, untuk penyaluran dana bantuan tahap pertama akan dilaksanakan pada Agustus. “Pembukaan rekening bank juga telah rampung 100 persen, namun juknis penyaluran belum turun, sehingga kita tetap menunggu informasi dari BNPB Pusat,” ujarnya.

Ia mengaku, terus pertanyakan juknis penyaluran bantuan dari pihak BNPB Pusat, namun karena BNPB juga masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sehingga masih menjadi salah satu penghambat pelaksanaan penyaluran.

“Pihak SPRM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene) berharap, Pemkab Majene secepatnya melakukan sosialisasi , mengingat masyarakat banyak yang terpaksa bertanda tangan, karena isu yang dikeluarkan para pihak ketiga, seperti bantuan tidak akan dikucurkan jika masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan,” ungkapnya.

Ia juga merespon instruksi Wakil Bupati Majene, maka Camat Malunda akan segera melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menginformasikan di Masjid-masjid. “Sudah ada 10 orang yang melapor, terpaksa bertandatangan untuk kerjasama, namun sudah kami tindaki dan surat pernyataannya sudah kami cabut akunnya.”

Hadir dalam rakor tersebut, para Kabid dan Kasubid BPBD Majene, Camat Malunda dan Ulumanda, para Lurah dan Kepala Desa Ulumanda dan Malunda serta Perwakilan SPRM.(Srl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here