Fikar Pertanyakan Program Seratus Hari Bupati Matra, Soal Penyegaran Birokrasi

872

Mamuju-LK, Salah Satu Tokoh Muda Matra Fikar, Mempertanyakan soal Program Seratus Hari Bupati Terpilih Mamuju Utara, Ir. Agus Ambo Jiwa, Soal Langka Penyegaran Aparatur Birokrasi Di Lingkup Pemkab Matra. Hal ini ia pertanyaan, apabila di lakukan berdasarkan oleh tendensi politik paska Pilbup baru-baru ini.

“Saya mempertanyakan langka yang akan di lakukan oleh bupati terpilih, yang ingin melakukan penyegaran di birokrasi Pemkab Matra, di seratus hari kerjanya nanti, kalau langka ini, hanya karna imbas politik paska Pilbup. Maka program tersebut ,tidak rasional dan justru malah akan menambah buruk wajah birokrasi di Matra, yang selama lima tahun terakhir, Pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Birokrasi di Matra masih jauh dari harapan ” tutur Fikar Tokoh Muda Matra Yang juga Putra Asli Daerah Ini. Senin 22/2 Siang tadi.

Lanjut Fikar, dirinya menilai bahwa ada beberapa Kepala SKPD yang seharusnya tidak pas di posisikan di SKPD tersebut, namun karna ada korelasi Politik dengan orang nomer satu di Matra sehingga tetap di bertahankan.

Ia juga mengingatkan kepada bupati terpilih agar kedepanya dalam memposisikan para pembantunya di SKPD lingkup Pemkab Matra nantinya, betul-betul orang yang berkualitas dan sesuai dengan disiplin Ilmu.” Kita lihat saja nanti apakah bupati terpilih kita ini, akan melakukan hal tersebut, untuk memperbaiki wajah birokrasi Pemkab Matra Kedepan, yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Matra, atau justru malah mengulang sejahra lama, untuk memperkuat kekuasaanya” tegas Fikar Mantan Ketua IPMA-Matra, dan juga putra Asili Sarudu Ini.

Fikar juga berharap agar kedepanya tidak ada lagi pejabat yang memiliki persoalan hukum, menjabat sebagai pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Matra. Karna, Kalau itu terulang kembali. maka Isu penyegaran yang akan di lakukan Agus Ambo Jiwa, untuk memperbaiki Wajah Birokrasi Matra Hanya Isapan Jempol Semata.” Saya Sebagai Putra Daerah, akan menjadi orang pertama yang akan meminta agus mundur dari jabatanya dan haram hukumnya apabila di tidak mundur dari jabatanya, karna ini sudah menjadi tanggung jawab moril sebagai pejabat publik. (AND)