H. Arsal Aras “Pemerintah Mamuju Tengah Kucurkan Dana 90 Milyar Ke Desa”

380

Mateng, LK – Pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, H. Arsal Aras, tidak semua program pembangunan di desa harus dibiayai pemerintahan kabupaten, karena desa saat ini sudah diberikan anggaran melalui APBD dan APBN yang jumlah tidak sedikit, sehingga program pembangunan di desa itu tidak semua harus dibiayai kabupaten.

“Untuk itu, Bappeda harus memperkuat bahwa tidak semua program atau wilayah desa itu harus dibiayai oleh kabupaten begitupun sebaliknya, karna Kabupaten Mamuju tengah ini sudah berdiri 6 tahun, namun wajah Kabupaten Mamuju tengah, belum dipoles, sehingga belum memperlihatkan bahwa seperti inilah ciri khasnya Mamuju Tengah belum nampak,” ungkap Arsal saat sambutannya di musrenbang tingkat Kecamatan Topoyo, Selasa 5/3

Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah sedang menggenjot percepatan pembangunan Tugu Benteng Kayu Mangiwang yang merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Mamuju tengah yang sementara dalam proses pembangunan.

“Semua pekerjaan yang dikerjakan pemerintah, publik juga ingin mengetahuinya, sehingga dengan demikian kewajiban kita pemeritah daerah baik itu di desa maupun di kabupaten harus disampaikan kepada publik, agar publik mengetahuinya dengan memberikan informasi kepada masyarakat misalnya papan informasi,” terangnya.

Lanjut Arsal katakan, tahun 2019 pemerintah kabupaten telah mengucurkan dana kurang lebih Rp 90 milayar untuk 54 Desa, ada yang mendapatkan Rp 1 milyar lebih bahkan ada Desa sampai 2 milyar lebih. Ini menandakan bahwa bentuk keseriusan pemerintah daerah memberikan porsi 10 persen untuk desa, begitupun dengan tunjangan dari pusat.

“Jika kita dapat bersinergi, kita akan mampu menyeimbangkan terkait dengan infrastruktur antara Kabupaten dan Desa, hanya memang ada yang menjadi skala prioritas, secara khusus di Kecamatan Topoyo hampir semua desa dapat di akses terkecuali Desa Salule’bo, maka mungkin pemerintah punya perhatian lebih terhadap Desa salule’bo, karna akses ke dusun-susun itu hampir tidak dapat dilalui oleh roda 4 hanya dapat dilalui dengan roda dua,” tuturnya.

Begitupun dengan pendidikan, Pemda telah mengalokasikan 20 persen anggaran, sampai saat ini infrastruktur SD dan SMP menjadi prioritas sampai kepada pelosok-pelosok, sehingga tidak terjadi lagi bahwa orang di kota kualitas pendidikannya jauh lebih bagus dibanding di pelosok, untuk itu pemerataan guru akan menjadi perhatian baik di kota maupun di pelosok, tinggal bagaimana melakukan pemerataan.

“Terkait Kesehatan, Pemda telah mengalokasikan kurang lebih 15 persen anggaran, kesehatan juga menjadi prioritas sampai kepada pelosok sehingga semua program pemerintah dapat berjalan dengan baik tidak hanya pada satu sektor saja,” jelas Arsal.

Arsal tegaskan, pelayanan publik ini jauh lebih penting, kantor pemerintahan kabupaten sampai pada kantor pemerintahan yang ada didesa ini harus aktif, sehingga pelayanan publik tidak lagi menjadi persoalan, karna ketika pelayanan publik menjadi persoalan ini akan menjadi kekawatiran kalau pemerintah ini tidak berjalan, pemerintah ini tidak melayani publiknya.

“Kita telah melakukan pembangunan tetapi layanan publik juga harus diperbaiki dengan baik terutama di kesehatan, RSUD, Puskesmas, Kecamatan, Desa dan yang lainnya, karna masyarakat kita saat ini sudah cerdas. Untuk itu, kita harus berhati-hati terhadap pelayanan publik bagaimana kita melanyani masyarakat kita dengan baik,” tutupnya (Aming)

 

Adventorial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here