Harga TBS Tak Berpihak, Rayu : Cabut Saja Izin Usahanya

475

Mamuju, LK – Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) masih menyisahkkan masalah, karena perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Sulawesi Barat (Sulbar) tak mengikuti aturan harga yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Pemerintah Provinsi Sulbar.

Hingga sampai saat ini masalah tersebut masih bergulir di rapat Panitia Khusus (Pansus) TBS, yang dilangsungkan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulbar, Rabu (1/3/17).

Ketua Pansus TBS, Rayu, salah satu Kommisi II DPRD Sulbar dari Fraksi PDI Perjungan mengatatakan, penetapan harga TBS yang dilakukan pihak perusahaan sarat akan pelangnggaran dalam prosesnya. Karena ada beberapa hal yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Padahal itu sudah di atur di undang-undang.

“Salah satu pelanggaran dia tidak pernah bawa dokumen yang dibutuhkan oleh tim penetapan TBS. Setiap bulannya itu termasuk invoice dia tidak pernah bawa, dan itu 10 bulan, tiap bulannya saya hadiri. Saya jadi saksi hidup dan itu tidak pernah sama sekali dia perlihatkan, dan bahkan kemarin setelah itu Komisi II beramai-ramai pergi ke Jakarta, dia mengatakan itu rahasia perusahaan. Padahal pada undang-undang itu jelas sekali di atur, bahwa setiap bulan perusahaan harus membawa sertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk invoice. Jadi apanya rahasia,” papar Rayu.

Dengan tak menyertakan dokumen dan invoice serta tak mengikuti aturan harga yang ditetapkan pemerintah, Rayu menegaskan, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusaan termasuk pelanggaran yang berat.

“Itu jalas melanggar undang keterbukaan informasi. Kenapa dia tidak mau memperlihatkan invoice, peraturan undang-undang wajib hukumnya itu. Nah, itu pelanggaran yang berat, bahkan didalam pergub mengatur itu, tetapi setiap bulan dia tidak bawa dokumen yang dibutuhkan oleh penetapan. Maka kita berhak untuk memberikan surat peringatan,” tegasnya.

Jika perusahaan tidak mengindahkan surat peringatan, Rayu mempertegas untuk diberikan sanksi yang berat untuk perusahaan yang tak mengikuti aturan.

“Itu kalau tidak salah sudah 2 kali di beri surat peringatan, kalau dia tidak mengindahkan sampai 3 kali berturut-turut, itu akan di cabut dia punya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Perdagangannya (IUP). Dan itu saya tidak tahu kenapa sampai tidak dicabut-cabut,” sesalnya.