Ini Saran Ketua DPRD Kepada Gubernur Soal Penempatan Posisi Kepala SKPD Di Lingkup Pemprov

725

Mamuju – LK, Ketua DPRD Andi Mapangarra, selaku mitra kerja Gubernur kembali memberikan saran kepada orang nomer satu di jajaran pemerintahan Provinsi Sulbar, terkait soal penempatan posisi jabatan kepala SKPD di lingkup sulbar, yang masih banyak di isi oleh orang-orang yang tidak kafabel di bidang dan posisinya masing-masing saat ini.

“Untuk mengoptimalkan Pembangunan di Daerah, Gubernur Sulbar mestinya, memiliki para pembantunya di birokrasi sulbar, yang memiliki rekam jajak yang betul-betul memiliki integritas, dan juga kapabel di bidangnya masing-masing. Lambatnya pembangunan di sulbar saat ini salah satunya disebabkan, lambatnya kerja-kerja yang dilakukan birokrasi, dalam memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat Sulbar,” tegas Andi Mapangarra di ruang kerjanya, selasa, 16/2.

Dirinya mengatakan, untuk pribadi Gubernur sendiri saya sangat yakin bahwa beliau memiliki keinginan kuat untuk membangun daerah ini lebih baik lagi kedepanyan

“Kalau pak Anwar Adnan Saleh, selaku gubernur sulbar saya percaya dia sudah tidak diragukan lagi integritas serta komitmenya untuk membangun daerah ini, namun itu belum optimal terealisasi dengan baik di akibatkan beberapa pembantu beliau di birokrasi Sulbar belum bekerja secara optimal, sehingga visi dan misi Gubernur untuk membangun daerah ini lebih baik lagi, belum bisa di wujudkan,” tutur Andi Mapangarra.

Menurutnya masukan dan saran ini, dia ungkapkan sebagai bentuk realisasi tugas pengawasan kami selaku anggota DPRD, namun karna untuk mengangkat  pejabat birokrasi di lingkup pemprov sulbar merupakan domain Gubernur maka biar Gubernur sendiri yang menentukan, kami sebagai mitra kerja eksekutif hanya memberikan masukan dan saran.

Selain Ketua DPRD, Masukan soal banyaknya kepala SKPD yang tidak kapabel di bidangnya saat ini, juga di pertanyaan oleh salah satu LSM Dewan Rakyat Anti Korupsi (Derak).

Menurut Said, Bidang Devisi Pengelolaan Data Dan Investigasi LSM Derak. yang di mintai keterangan lewat telp genggamnya, mengakui bahwa penempatan beberapa kepala SKPD di lingkup Pemprov, sarat akan kepentingan, dan kompromi-kompromi politik, sehingga orang-orang yang saat ini menjabat kepala SKPD di lingkup Pemprov banyak yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu serta masih banya yang tidak berpengalaman dalam menjalankan roda Pemerintahan di birokrasi Sulbar saat ini.(AND)

(Adventorial)