Irwan Sp Pababari: Angka Wajib Pajak di Mamuju Menggembirakan

75

Mamuju, Lensakhatulistiwa.com –Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan bimbingan teknis e-Filling terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), di ruang pola lantai 3 kantor Bupati Mamuju, Rabu (12/2/2020).

Wakil Bupati Mamuju Irwan Satya Putra Pababari menjelaskan, sesuai laporan Inspektorat, tercatat progres tingkat kepatuhan para wajib pajak di Pemkab Mamuju pada 2018 mencapai 88,29 persen, dengan akurasi ketetapan pelaporan mencapai 98,90 persen.

Hal ini, kata Irwan, menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Namun belum begitu sempurna dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

“Untuk tahun ini telah dilakukan berbagai stimulasi pendukung kaitannya dengan LHKPN di tingkat Kabupaten Mamuju, salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan Bupati nomor 25 tahun 2018 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju,” sebut Irwan. Rabu (12/2/2020).

Menurut Irwan, dalam aturan tersebut sangat jelas memuat tentang saksi (PUNISHMENT) terhadap pelanggaran pelaporan LHKPN oleh wajib lapor pajak di lingkungan Pemda Mamuju.

“Yang dengan tegas disebutkan penyelenggara negara yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin tingkat berat,” ucapnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan ditegaskan disiplin tingkat berat yang dimaksud penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun dan sampai pada pembebasan dari jabatan.

“Berbagai sanksi yang dibuat ini tentu bukan menjadi ancaman bagi para ASN. Namun justru menjadi motivasi yang baik untuk melakukan langkah awal pencegahan tindak pidana korupsi,” pumgkasnya. (*/Adi)

Adventorial 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here