Kemendag Lakukan Pengawasan 5.400 UTTP

1135

Bandung – LK, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Dirjen PKTN Kemendag) Widodo menegaskan sepanjang tahun 2015 Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap 5.400 unit alat Ukur, Timbang, Takar, dan Perlengkapannya (UTTP). Dari jumlah ini, 82% dilakukan pada timbangan di pasar.

Penegasan ini disampaikan Widodo pada acara “Forum Pengawasan Metrologi Legal Nasional serta Rapat Koordinasi Pencanangan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur Tahun 2016” di Bandung, Jawa Barat hari ini, Rabu (24/2) sesuai rilis yang diterima redaksi Lensakhatulistiwa.com.

Rincian pengawasan Direktorat Metrologi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 962 nozzle (17,8%) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM), 10 unit (0,18%) timbangan jembatan, dan 4.428 unit (82%) timbangan pasar (timbangan meja, timbangan pegas, timbangan elektronik, takaran, dan anak timbangan). Kemendag juga melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Sebanyak 36 merek produk dari 9 jenis komoditas BDKT diawasi di empat kabupaten/kota di Indonesia.

Sebagian besar UTTP yang diawasi berada dalam batas toleransi. Sebanyak 769 nozzle (96,7%) masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dan 40 nozzle (3,27%) melebihi Batas Kesalahan yang Diizinkan. “Terhadap 40 nozzle tersebut dilakukan pembinaan dan ditindaklanjuti tera ulang oleh UPTD Metrologi setempat,” ujar Widodo.

Widodo menjelaskan, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci pengawasan metrologi legal dan tertib ukur. “Pemahaman yang baik dan benar dari Pemerintah Daerah terhadap metrologi legal dapat mendukung terciptanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat,” tegas Widodo.

Melalui forum ini diharapkan pemahaman Pemerintah Daerah tentang metrologi legal dan tertib ukur meningkat. Forum ini juga menjadi sarana konsultasi dan pertukaran informasi tentang kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan.

Kemendag menetapkan kegiatan kemetrologian melalui Program Prioritas Peningkatan Tertib Ukur. Program ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi konsumen atas kebenaran hasil pengukuran dan transaksi dagang. “Program ini akan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” imbuh Widodo.(AL)