Komisi I DPRD Sulbar Minta Pihak Kakanwil Kemenkumham Diperiksa

207

Mamuju, LK – Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Abdul Rahim meminta Polda Sulbar segera menangkap pelaku dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, berperan dan mengetahui kronoligis penipuan CPNS Kemenkumham, termasuk Kakanwil Hukum dan HAM.

Pengungkapan kasus penipuan CPNS Kemenkumham yang dilakukan Polda Sulbar yang melibatkan oknum Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dapil Polman 3, sampai saat ini belum juga dilakukan penangkapan karena masih dalam tahap penyelidikan Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, mestinya dilakukan penangkapan karena persoalan tersebut sangat serius dan akan banyak lagi korban bermunculan jika tidak tindak segera.

“Seharusnya dilakukan penangkapan karena bisa jadi akan menghilangkan barang bukti, termasuk anggapan masyarakat bahwa dia tidak ada apa-apa,” kata Rahim, Sabtu (19/1/2019).
Rahim katakan, ini juga membawa kredibilitas Pemerintah yang saat ini menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS.

“Masa masih ada orang berani melakukan pungutan-pengutan. Apalagi menjajikan lulus CPNS? Sangat menjijikkan. Seharusnya Pemerintah ikut mengutuk dan mendesak Penangkapan dengan ancaman hukuman sebesar-besarnya,” ujarnya, Rahim juga menyampaikan dengan ditangkapnya pelaku tentu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya petunjuk keterlibatan pihak lain.

“Sepertinya saya sulit percaya kalau tidak ada aktor intelektualnya, maklum Irma itu hanya seorang ibu yang kerjanya Loundry. Kok berani-beraninya ya?. Saya malah meminta Kapolda agar ikut memeriksa Kakanwil Hukum dan HAM guna memastikan bahwa dia dan jajarannya tidak ada yang terlibat,” ungkap Rahim. (Mul)
(Adventorial)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here