KOMISI III DPRD PROV. SULBAR BERSAMA HJ. ST SURAIDAH SUHARDI KUNJUNGI BBWSPJ DI MAKASSAR

13

Mamuju, Lk, Ka. Tata Usaha BBWSPJ Taufik, ST. MT memberikan penjelasan saat rapat
bersama komisi III DPRD Sulbar

Humas DPRD Sulbar__Makassar 21 Oktober 2020 DPRD Provinsi Sulawesi Barat
melalui Komisi III dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hj. ST.
Suraidah Suhardi melaksanakan Kunker ke BBWSPJ (Balai besar wilayah
sungai pompengan Jeneberang Makassar di dampingi oleh Kepala Bidang PSDA
Dinas PU Prov.Sulbar dan di terima langsung oleh Ka. Bagian Umum dan
Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenneberang Taufik, ST.
MT.

Pada pertemuan tersebut yang menjadi pembahasan adalah kewenangan
dari Sungai Irigasi Paku hilir dari Sungai Saddang. Saluran Irigasi
Sulawesi rusak, program irigasi sumarorong hasil dari konsultasi di
Balai Sungai Sulawesi III merupakan kewenangan BBWSPJ, pemanfaatan
Sumber Daya Air Sungai Mamasa terhadap PAD sebagai berikut :

1. yang menjadi kewenangan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah
D.I Paku irigasi lintas kabupaten Polman (sulbar) dan Kabupaten
Pinrang (Sulsel) sungai lintas provinsi;
2. terkait saluran bangunan lama (rusak) sudah banyak yang roboh/tidak
maksimal lagi sebagai fungsi mengairi sawah di wilayah Polman (Paku
Desa Mirring) kedepannya akan diperhatikan saluran dan tingkat
elevansinya;
3. pada TA 2020 tidak ada program pembangunan irigasi di Sumarorong Kab
Mamasa menurut penjelasan Balai Sungai Sulawesi III Palu yang
merupakan kewenangan Balai Pompengan Jeneberang;

berkaitan dengan kewenangan Irigasi untuk menjaga elektivitas,efesiensi
dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder
pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari
1000 ha itu tanggungjawab kewenangan Kab/Kota. @yU5uF_

foto bersama usai rapat kunker komisi III DPRD Sulbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here