Pelatihan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol

142

Wabup : Yang Melanggar Aturan Disanksi

Majene, LensaKhatulistiwa.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majene menggelar pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik (Parpol) tingkat Kabupaten Majene 2021, di Wisma B’Nusabila Lembang Majene, Rabu (08/09/21).

Pelatihan yang di gelar selama satu hari itu, melibatkan sebanyak 30 orang peserta yang terdiri dari pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Majene untuk periode 2019-2024.

“Ini demi terlaksananya pengelolaan pelaporan, pertanggungjawaban dan tertibnya administrasi bantuan keuangan Parpol di Majene,” tutur Wakil Bupati Majene Arismunandar pada pembukaan Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Majene 2021.

Dijelaskan, melalui pelatihan menghadirkan narasumber Kepala Kesbangpol Provinsi Sulbar, Kepala Inspektorat Majene dan kepala BKAD Majene. “Hasil dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” jelasnya.

Diungkapkan, pendidikan politik tentu diharapkan kader-kader politik dan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta semangat nilai-nilai gotong royong dapat terpelihara yang memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan.

“Bagi parpol yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi adminstratif berupa penghentian bantuan keuangan, baik APBN maupun APBD sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun-tahun berkenaan,” ujarnya.

Diturunkan, Parpol sebagai pilar demokrasi dan perlu ditata serta disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem pemerintahan yang efektif.

“Parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD kepada pemerintah setelah diperiksa BPK,” terangnya.(Ahd)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here