Pembangunan Sarana Air Bersih Sulbar Senilai Rp51 Milyar Ditunda

597

Mamuju – LK,Alokasi Anggaran untuk pembangunan sarana air bersih yang diplot melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, terpaksa ditunda akibat terbentur persoalan regulasi Undang-Undang tentang desa.

“Rencana pembangunan sanitasi air bersih ini melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar senilai Rp51 milyar. Namun program ini tak bisa dilaksanakan karena bertentangan UU tentang desa,” kata Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Rabu.

Menurutnya, kegiatan pembangunan sanitasi air bersih itu menjadi kewenangan pemerintah desa sebagaimana aturan yang ada.

Sehingga kata dia, dana senilai Rp51 milyar yang tertunda itu terpaksa diarahkan untuk menutupi biaya devisit APBD Sulbar yang jumlahnya lebih 100 juta rupiah.

“Praktis APBD Sulbar masih menyisakan angka devisit. Tetapi hal itu tidak jadi masalah karena masih banyak sektor pendapatan untuk menutupi devisit ini,” kata politisi Demokrat ini.

Persoalan ini telah dikonsultasikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alhasil, kegiatan sanitasi air bersih itu memang sudah tak bisa dilaksanakan.

Tetapi oleh Kementerian Desa Tertinggal kata dia, maka program ini sah-sah saja dilaksanakan karena pembagian kewenangan dalam aturan Undang-Undang Desa ini belum berjalan maksimal.

“Program itu tentu sangat disayangkan karena ini bagian dari aspirasi masyarakat Sulbar sebagaimana hasil reses kegiatan anggota DPRD di enam kabupaten di Sulbar dan usulan itu juga sesuai hasil Musrembangdes,” kata Mappangarra.

Ia berharap, para kepala desa ini mengalokasikan anggaran dana desa untuk membangun sarana air bersih bagi desa yang belum memiliki sarana air bersih yang layak dikonsumsi.

“Kami berharap, usulan masyarakat pembangunan sanitasi ini segera ditularkan dalam program pembangunan desa melalui dana desa yang dibiayai melalui APBD maupun APBN,” harap Mappangarra (Mul)