Penjelasan Sekretaris Komisi I Dprd Prov Sulbar, Sukri Umar Terkait Perdebatan Penganggaran Pemilukada Sulbar

801

Mamuju – LK, Usai melakukan rapat konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar menjelaskan bahwa terkait penganggaran Pemilukada di Sulbar yang sempat menuai perdebatan antara Dprd dan Pemprov Sulbar itu hanya faktor penjelasan Pemprov yang tidak detail.

“Seandainya sejak awal pihak Pemprov Sulbar menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan kegiatan pemeilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tentu perdebatannya tidak sampai sejauh ini,” kata Sukri Umar.

Sukri menambahkan, “Karena kami melihat bahwa persoalan ini sudah sangat krusial, apalagi semakin dekat dengan waktu pelaksanaan Pemilukada, maka kami di DPRD berinisiatif untuk mengadakan konsultasi dengan Kemendagri. Itu murni karena azas kehati-hatian yang kami kedepankan,” Sambungnya.

Selanjutnya Sukri Mengatakan bahwa mengingat permasalahan ini sudah jelas maka kami dari pihak Dprd hanya akan menunggu laporan dari hasil kesepakatan penganggaran Pemilukada yang akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulbar), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Sulbar), serta pihak Keamanan.

“Kalau memang seperti itu mekanismenya, kami sejak hari ini memberi keleluasaan kepada teman-teman TAPD untuk membahas besaran anggaran Pemilukada bersama KPU, Bawaslu dan pihak keamanan. Cukup kami diberi tahu saja sebab kami di Dprd tidak ingin dilabeli anggapan sebagai pihak yang menghalang-halangi pembahasan anggaran Pemilikada,” Pungkasnya.(AL)