Perkumpulan Huma Rekomendasikan Revisi UU 23 Tentang Pemda Terkait Pengelolaan SDA

785

JAKARTA – LK, Dari diskusi dan kajian yang telah dilakukan, Perkumpulan HuMa merekomendasikan beberapa hal terkait implementasi UU No.23/2014 terkait pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat.

Pertama, merevisi UU Kehutanan untuk menyesuaikan dengan pengaturan desentralisasi bidang kehutanan yang terdapat dalam UU No. 23/2014. Di level regulasi perlu penegasan ulang pembagian kewenangan bidang kehutanan dan sub-bidang kehutanan seperti yang diatur dalam UU No. 23/2014 dengan cara membuat pasal tersendiri.

“Perlu ada perubahan redaksi pengaturan tentang kewenangan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yaitu dengan menentukan bahwa kewenangannya ada pada provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan seperti itu akan mengakhiri silang tafsir mengenai istilah ‘peraturan daerah’ yang terdapat dalam Pasal 67 Ayat 2 UU No. 41/1999,” Urai Perkumpulan HuMa.

Bahwa pengaturan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tidak diatur lebih lanjut dengan cara penerbitan PP tersendiri akan tetapi cukup dengan menyatakan ‘mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Sambungnya.

Kedua, ” Dengan beralihnya titik berat otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi termasuk dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam pasca pemberlakuan UU No. 23/2014, diperlukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah provinsi perlu melakukan keperluan-keperluan penyusunan rancangan organisasi perangkat daerah yang menyesuaikan dengan kewenangan yang baru dan didasarkan pada semangat efisiensi, efektivitas dan berbasis kebutuhan,” Urainya.

Selanjutnya Penataan distribusi sumberdaya manusia terutama yang sebelumnya menjadi pegawai pemerintah kabupaten/kota. Perancangan sistem database sebagai hasil dari penggabungan database tingkat kabupaten/kota dengan provinsi Pembuatan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan dan organisasi perangkat daerah.

Bagi Pemerintah kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kewenangan-kewenangan atributif dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga ke depan perlu penyusunan rancangan organisasi perangkat daerah dengan menyesuaikan pada pengurangan kewenangan secara signfikan pasca pemberlakuan UU No.23/2014.

“Perlu penataan distribusi sumberdaya manusia pasca pembubaran atau penyederhanaan SKPD-SKPD yang mengurus bidang kehutanan. Perlu juga pembuatan regulasi yang mengatur penyelenggaraan kewenangan pengelolaan SDA yang didasarkan pada kewenangan atributif dan regulasi mengenai organisasi perangkat daerah,” Jelasnya.(AL)