Perubahan Perda Pendirian Perusda Aneka Usaha, Bukan Perda Baru.

106

Sekretariat DPRD Kab. Majene, Pansus A melakukan konsultasi di Kanwil Kemenkum-HAM Sulbar terkait Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Perusda Aneka Usaha. Konsultasi yang dilaksanakan selasa (06/07/2021) diikuti Ketua Pansus A Abd. Wahab, SH., Wakil Ketua Rahmatullah, SE., Sekretaris Syahril, Anggota Armiah, H. Parman, dan Husail. Sementara Eksekutif yang hadir Asisten II Andi Amran, Kepala Balitbang H. Mithhar, Kabag Ekbang Hj. Muzrifah Nur dan Kabag Hukum Fauzan.

Rombongan Pansus A diterima di Kanwil Kemenkum-HAM Sulbar oleh Kadiv. Pelayanan hukum dan HAM Alexander Palti, SH., MH., Kabid Hukum Andi Hermin, SE., SH., Kasubbid M. Idris, SE. dan koordinator Perancang Undang-Undang Kanwil Kemenkum-HAM Munawir, SH., MH.

Dalam rapat Pansus sebelumnya dinyatakan bahwa dua ranperda inisiatif DPRD yang dibahas Pansus A adalah ranperda perubahan. Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Perusda Aneka Usaha dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusda Aneka Usaha. Perda tersebut diusul agar sesuai dengan PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Dari penjelasan Munawir terkait Ranperda tentang Perusda Aneka Usaha, judul ranperda tersebut sebaiknya dirubah menjadi  Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Perubahan judul dianggap perlu karena terkesan akan mendirikan perusahaan baru, sementara perubahan hanya pada nama dan struktur perusahaan saja.

Ranperda inisiatif tidak harus melalui tahapan harmonisasi, namun jika DPRD meminta, Kemenkum-HAM siap memfasilitasi. Hal tersebut dikemukakan Alexander Palti mengingat harmonisasi dilakukan pada tahap penyusunan ranperda. Sementara ranperda inisiatif ini sudah masuk pada tahap pembahasan di DPRD. Terkait permintaan kehadiran Perancang Undang-Undang disetiap pembahasan ranperda di DPRD, Alexander menyatakan siap memenuhi undangan DPRD Majene.

Humas DPRD Majene

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here