Programnya Dianggap Tidak Rasional, SDK: Itu Hanya Bagi Mereka yang Tidak Mau Berbuat

446

MAMUJU-LK-Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menjelaskan
titik rasional dari sederet program prioritas yang selama ini sering
ia suarakan. Hal itu diungkapkannya sekaligus menjawab sejumlah
tudingan yang menyebut program yang ia maksud mustahil untuk
diwujudkan.

Saat menghadiri silaturrahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di
Mamuju, Rabu (25/01), SDK menegaskan, program prioritas yang selama
ini sering ia suarakan sesungguhnya sangat rasional untuk
dilaksanakan. Ia menyebut, kekuatan APBD Sulawesi Barat masih cukup
lega untuk mengakomodir program-programnya tersebut.

“Postur APBD kita sesungguhnya cukup untuk membiayai program tersebut.
Persoalannya, selama ini pemerintah provinsi tidak memiliki keinginan
untuk memberi keberpihakannya pada masyarakat. Yang anggap program itu
tidak rasional, itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau berbuat,”
sebut SDK.

“Di Kabupaten Mamuju saja, dengan APBD yang terbilang sedikit, Pak
Habsi dan Pak Irwan masih mampu menggratiskan seragam sekolah bagi
siswa siswi. Masa di Provinsi hal itu tidak bisa dilakukan,”
sambungnya.

Dijelaskan SDK, sebaran anggaran yang termaktub dalam APBD idealnya
memberi keberpihakan bagi seluruh kepentingan masyarakat. Bukan hanya
mengakomodir kepentingan segelintir pihak saja.

“Coba kita lihat, selama ini anggaran di biro umum di provinsi itu
jauh lebih besar jika dibandingkan dengan porsi anggaran di dinas
pertanian. Padahal sektor pertanian adalah tumpuan sebagian masyarakat
kita di Sulbar, sementara biro umum hanya mengurusi segala kebutuhan
Gubernur, Wakil Gubernur dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya.
Ini yang harus kita perbaiki,” ungkap SDK.

Untuk diketahui, program prioritas yang sering disuarakan SDK
diantaranya pemerataan anggaran infrastruktur Rp. 100 Milyar pertahun
per kabupaten, penggratisan seragam sekolah bagi anak didik usia SMA
sederajat, pemberian beasiswa, serta pembagian kartu BPJS ke
masyarakat.

Belakangan, sejumlah pihak menganggap program yang sering diungkap SDK
itu hanya sebatas janji manis tanpa bisa terealisasi. Pasalnya, postur
anggaran di APBD Sulawesi Barat bakalan keteteran untuk mampu
mengakomodir implikasi biaya dari program yang dimaksud.

“Itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau berbuat bagi masyarakat.
Saya sudah berpikir jauh untuk dapat mewjudkan program tersebut. Dan
saya tegaskan, itu bisa kita lakukan. Mereka yang sering menganggap
program kita tidak realistis, itu karena mereka tidak punya program
yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi bisa mereka lakukan hanya
mengkritisi program kita,” demikian SDK. (mul)