Rapat Paripurna Hak Interpelasi Bantuan Hibah Ditunda, DPRD Diharap Kehadiran Gubernur Sulbar

58

MAMUJU – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, terkait hak interpelasi bantuan hibah rupanya tidak berjalan mulus.

Masalahnya, kegiatan rapat paripurna DPRD Sulbar terpaksa harus ditunda lantaran ketidak hadiran Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk memberikan penjelasan terkait hak interpelasi bantuan hibah itu. “Hak Interpelasi ini, sebaiknya tidak dipandang sebagai hal yang menegangkan,” ujar Abdul Rahim Wakil Ketua DPRD Sulbar, Rabu (04/08/21).

Ia menilai, bahwa rapat hak interpelasi bantuan hibah hal yang biasa, karena interpelasi adalah sebuah mekanisme komunikasi tanya jawab dua lembaga institusi yang setara antara eksekutif dan legislatif.

“Ada substansi akan diajukan DPRD yang dipandang sesuatu yang bisa menimbulkan dampak sosial khususnya persoalan hibah, karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Sulawesi Barat. Dan Inilah yang akan dipertanyakan, apa alasan Gubernur sehingga bantuan hibah itu tidak dijalankan,” paparnya.

Ia berharap, untuk rapat paripurna berikutnya dapat segera diselenggarakan dengan harapan kehadiran Gubernur Sulbar. “Artinya, jangan sampai kita agendakan dan gubernur belum siap hadir, sehingga menjadi penilaian masyarakat. Semua ini adalah itikad baik agar kedua lembaga bisa duduk bersama dalam mencari jalan terbaik,” harap Abd
Rahim.

Diungkapkan, jika rapat paripurna berikutnya lantas Gubernur Sulbar tidak berkenaan hadir, maka dapat menimbulkan asumsi publik bahwa
Gubernur tidak menghargai lembaga DPRD. “Padahal kita sudah menyampaikan undangan secara patut, dan saya yakin Gubernur punya kemauan yang baik untuk datang memanfaatkan podium resmi DPRD untuk menjelaskan SK hibah yang belum ditandatangani,” ucap Politisi Nasdem Sulbar itu.

Ia juga berharap, Gubernur Sulbar dapat memaparkan penjelasan secara objektif, jujur, terbuka dan apa adanya, bahwa apa yang sudah tertuang dalam APBD kemudian dilegalisasi Peraturan Daerah dapat segera dijalankan. “Jika memang ada bagian-bagian kecil yang dianggap belum memenuhi syarat administrasi, tentu DPRD secara kelembagaan akan meminta agar ini jangan dipaksakan,” tuturnya.

Abdul Rahim melanjutkan, jika memang semuanya sudah clean and clear dan mengikuti tahapan mekanisme, standar operasional untuk mendapatkan hibah, maka tentunya dapat dijalankan. “Kalau Gubernur takut mengambil resiko hukum, jangankan Gubernur, kami dari 45 anggota DPRD juga tidak ingin ada konflik hukum dikemudian hari,” akunya.

Ia percaya, sejauh ini Gubernur pasti punya keinginan baik karena berkaitan dengan hibah yang tentunya seratus persen bermuara pada kepentingan masyarakat yang tengah membutuhkan intervensi kebijakan Pemerintah dalam menghadapi Pandemi saat ini.

“Kami dari DPRD sangat patuh terhadap arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) demikian juga dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar APBD kita diarahkan dan dimaksimalkan untuk menggerakkan sektor ekonomi atau dengan istilah pemulihan ekonomi. Hibah itu salah satu instrumen yang paling nyata dalam rangka memperbaiki ekonomi
masyarakat kita yang makin hari makin melemah,” pungkasnya.

Ucapan harap masih dituturkan Wakil Ketua DPRD Sulbar, agar Gubernur hadir untuk menjelaskan terkait hak intervensi bantuan hibah itu. “Jangan sampai ada anasir yang berseliweran diluar sana bahwa interpelasi ada nuansa politis, saya katakan seribu persen tidak ada. Bisa dilihat dan dibaca muatan dari interpelasi itu. Dan subtansinya bisa dilihat dan baca baik-baik narasi mulai dari awal legal standingnya, pertanyaan sampai kesimpulannya,” urainya.

“Akan menjadi rumit kalau selalu dicerna dengan pendekatan politik, padahal ini murni tidak ada politiknya. DPRD ini memanfaatkan hak yang dimiliki untuk menyiapkan rapat paripurna dengan meminta Gubernur untuk datang memberikan penjelasan di ruang-ruang resmi terkait bantuan hibah itu,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here