Rayu Tegaskan Pemprov Jangan Hanya Menjadi Alat Legitimasi Penentuan TBS

778

Mamuju – LK, Hadir dalam penentuan harga TBS dan Indeks K anggota Komisi dua Dprd Provinsi Sulawesi Barat, Rayu mengatakan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Dinas Perkebunan hanya menjadi alat legitimasi dalam penetapan harga TBS dan Indeks K.

P_20160406_105906

Dikatakannya bahwa dalam penentuan harga TBS dan Indeks K yang selama ini dilakukan oleh Tim Perumus penetapan harga TBS dan Indeks K yang didalamnya ada Perwakilan Pemerintah Sulbar seharusnya berpihak pada petani bukan malah menjadi stempel perusahaan dalam menggerogoti petani sawit.

“Selama ini petani sawit kita sudah sangat menderita dengan model penentuan harga TBS dan Indeks K yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit dan Perwakilan Pemprov Sulbar sehingga kali ini kita berharap Pemprov bersepakat untuk menaikkan harga TBS dan Indeks K,” Tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa kami selaku Dprd Provinsi Sulawesi Barat sementara menggodok Pergub tentang Penetapan Harga TBS dan Indeks K sehingga kedepannya tidak ada lagi Indeks K yang dibawah 80%. Pungkasnya.(AL)