SDK: Pemerintah Harus Lebih Bersahabat

340

MAMUJU-LK-Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) memiliki
komitmen yang kuat untuk menciptakan jalannya pemerintahan yang jauh
lebih bersahabat. Dengan menghilangkan jarak antara masyarakat dengan
pemerintah, SDK menyebut, metode tersebut dapat memberi ruang kepada
pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya dan Pak Kalma punya komitmen yang kuat untuk menciptakan
pemerintahan yang jauh lebih bersahabat, lebih friendly. Saya akan
menghilangkan sekat yang selama ini masih ada antara pemerintah dengan
masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudah untuk
berkomunikasi dengan pemerintahnya. Itu bisa memberi ruang kepada kami
untuk menyelesaikan persoalan yang masih tersisa masyarakat,” jelas
SDK dalam sebuah diskusi ringan di salah satu Ngalo Rock Cafe, Mamuju,
Jumat (25/11).

Di Pemilukada Sulawesi Barat Tahun depan, SDK diduetkan dengan Kalma
Katta. Pasangan Calon Nomor urut 1 itu diusung/didukung oleh Demokrat,
Hanura, PKS dan PBB.

Hingga kini, SDK-Kalma telah menuntaskan beberapa titik kampanye di
sejumlah Kabupaten. Di beberapa kesempatan kampanyenya, SDK-Kalma
terus menyuarakan komitmennya untuk memberi perhatian lebih pada
peningkatan kualitas infrastruktur, jaminan kesehatan masyarakat,
serta penggratisan seragam sekolah untuk tingkat SMA sederajat.

Di sisi lain, pasangan dengan tagline ‘Ini Jalan Kita’ ini juga
menyoroti beberapa isu lain. Ia menegaskan, pemerintah wajib memberi
keberpihakannya pada setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam yang
ada di Sulawesi Barat.

“Misalnya di Polman. Pemerintah Provinsi harus terlibat langsung dalam
hal perbaikan kualitas infrastrktur jalan di kecamatan Tutar, Bulo dan
Matangga. Di sana, terhampar sumber daya alam yang cukup menjanjikan,
namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Olehnya itu, dengan
memperbaiki akses jalannya, masyarakat secara langsung akan dapat
memanfaatkan sumber daya alam itu demi kesjahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi wajib hadir untuk persoalan itu,” jelasnya.

Selain pemanfaatan sumber daya alam yang ada, iklim investasi juga
jadi salah satu penentu dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat
di suatau daerah. SDK yang juga Bupati Mamuju dua periode itu
mengatakan, idealnya, pemerintah bertangung jawab untuk menciptakan
iklim investasi yang sehat.

“Di Polman itu banyak penduduknya. Angkatan kerja juga banyak. Jika
hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah
setempat, saya kira itu tidak akan pernah cukup. Jadi, memang,
investasi harus masuk. Dengan begitu, akan banyak angkatan kerja yang
bisa diserap. Pemerintah harus mampu menghadirkan investor demi
perkembangan sebuah wilayah,” kata SDK.

Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Irwan Pababari punya pandangan yang
sama terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Pria yang juga Wakil
Bupati Mamuju itu menyebut, pemerintah memang wajib hadir pada setiap
permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

“Model pemerintah yang tertutup, elitis dan kaku sesungguhnya sudah
tidak lagi diminati oleh masyarakat saat ini. Saya sepakat jika
kiranya, di masa mendatang, wajah pemerintah bisa diubah menjadi lebih
dekat dengan masyarakat,” sumbang Irwan.

Pasangan SDK-Kalma diyakini mampu untuk memberi jawaban atas
permasalahan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Irwan mengatakan,
pengalaman keduanya; SDK 10 Tahun Bupati di Mamuju, Kalma 10 Tahun
Bupati di Majene, merupakan bukti betapa keduanya cukup dekat dengan
masyarakat.

“Buktinya, Pak SDK dan Pak Kalma sama-sama 10 Tahun memimpin daerah.
Artinya, keduanya cukup berhasil membangun kedekatan dengan
masyarakatnya. Ini yang harus diwujudkan di masa mendatang,” kata
Irwan Pababari. (mul)