Thamrin Endeng: Merubah Pancasila Sama Halnya Membubarkan NKRI

332

Mamuju, LK – Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Barat, H Thamrin Endeng berpendapat bahwa ideologi Pancasila sudah final. Tidak ada ideologi lagi yang harus didebatkan masyarakat Indonesia.

“Jika ada yang berani merubah Pancasila maka itu sama halnya berniat ingin membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR). Maka dari itu, siapa pun ingin menodai Pancasila maka kita harus melakukan perlawan untuk mempertahankan ideologi negara yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa ini,” kata Anggota DPRD Sulbar, H Tahmrin Endeng saat menerima puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjukrasa terkait klarifikasi gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) tentang Pancasila di gedung DPRD Sulbar di Mamuju, Selasa, 21/11.

Menurut Thamrin, konsep Pancasila yang digagas oleh pendiri bangsa sudah final dan tidak perlu didaur ulang. Sebab jika didaur ulang atau dibuat konsep baru maka itu merupakan tindakan yang sangat konyol dan bisa jadi orang-orang yang terobsesi merubah ideologi Pancasila adalah kelompok yang hendak merongrong kesatuan negara Indonesia.

Mantan Ketua DPRD kabupaten mamuju ini menyampaikan bahwa berdirinya negara Indonesia juga berdasar dari para tokoh tokoh semua agama dan suku yang ada di Indonesia.

“Maka Pancasila lah menjadi titik temu menjadi dasar negara kita dan kesepakatan terdiri dari berbagai suku bangsa bahasa lokal,” tuturnya.

Ia menerankan, di dalam Pancasila semua agama, suku daerah, dan golongan bisa terakomodasi. Karena itu, apabila masih ada pihak tertentu yang mempermaslahkan dasar negara Indonesia maka sama saja peradaban masyarakat semakin mundur.

“Peristiwa kelam G30S PKI adalah upaya untuk merongrong ideologi Pancasila. Saat itu, semua elemen pemuda bergerak untuk menyelematkan Pancasila. Berangkat dari peristiwa ini tentu menjadi pelajaran berharga untuk tidak mempermainkan apalagi menodai Pancasila yang menjadi sumber pemersatu bangsa Indonesia,” ucap Thamrin yang saat itu langsung mendapat aplaus dari puluhan mahasiswa ini.

Dia pun mengajak mahasiswa dan pelajar untuk bebas berpikir secara konstruktif demi pembangunan bangsa, asalkan tidak menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Thamrin Endeng mengaku, sejak kasus salah baca teks Pancasila dan klarifikasi gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) beredar luas melalui media massa maupun media sosial telah menjadi perhatian serius dari lembaga DPRD Sulbar.

Bahkan kata Thamrin, diskusi itu dilakukan bersama teman-teman DPRD Sulbar dan bahkan juga sempat memperbincangkan langsung dengan jajaran Polda Sulbar sekaitan isu Pancasila yang cukup menyita perhatian nasional, apalagi dikalangan masyarakat Sulbar sendiri.

Tindakan mahasiswa yang bergerak melakukan aksi unjukrasa ini kata dia, patut untuk diberikan apresiasi positif karena ternyata mahasiswa di Sulbar ini juga memiliki rasa yang sama untuk merawat ideologi Pancasila yang menjadi sumber mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, ras dan agama.

“Malah jika mahasiwa tidak melakukan gerakan protes terhadap isu Pancasila maka saya juga sangsi apakah pemuda di daerah kita ini memiliki semangat untuk merawat makna dari nilai pancasila itu sendiri. Untunglah, kalian (mahasiswa.red) datang mengadukan persoalan ini,” ujarnya lagi.

Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulbar menuntut kepada DPRD Sulbar untuk segera melakukan rapat Paripururna pengusulan pergantian Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) yang ingin merubah urutan Sila Pancasila.

Puluhan massa ini diterima oleh perwakilan lembaga DPRD Provinsi Sulbar diantaranya H. Tamrin Endeng (Golkar), Syamsul Samad (Demokrat) dan Ir. Yahuda (Demokrat).

Thamrin kembali menegaskan, obesisi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar adalah hal yang mustahil dan tidak masuk diakal fikiran sehat, apalagi seorang Gubernur pemimipin nomor satu disuatu daerah selayaknya tidak melakukan klarifikasi yang membingunkan rakyat.

Lebih lanjut dikatakan, jika ada yang mau merubah pancasila, maka patut dipertanyakan dari mana asal usulnya serta tread recordnya selama ini.

“Jika ada yang mau merubah Pancasila maka kita harus periksa kesehatannya karna bisa jadi ada kelainan jiwa,” ucap Tamring Endeng yang cukup dituakan dilembaga DPRD tersebut.

Tamrin Endeng menambahkan, proses interpelasi sudah dijalankan juga, tetapi hal ini butuh beberapa elemen untuk membeck up persoalan ini, termasuk dukungan dari masyarakat yang ada di Sulbar.

“Saya tidak menerima ucapan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin tentang Pancasila, saya anggap bahasa yang dikeluarkan itu adalah bahasa pasar. Kita gugat pemeriksa kesehatan pada saat beliau mencalonkan diri selaku gubernur,” tegas Thamrin Endeng.(*//Ac1)