UU 23 Potensi Berikan Ketidak Pastian Hukum Pengelolaan SDA

767

JAKARTA – LK, Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Peneliti Perkumpulan HuMa, Asep Yunan yang melakukan kajian Legal Review UU No. 23 tahun 2014 mengatakan UU ini merupakan resentralisasi kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

“Kajian ini dilakukan karena di Indonesia jika berbicara SDA, isu-isu desentralisasi selalu menguat, sebagian besar wewenang pengelolaan sumber daya alam akan berpindah dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi,” papar Asep Yunan.

UU Pemda ini muncul justru ketika pengelolaan sumber daya di tingkat kabupaten karut-marut. Oleh karena itu posisi sektoral yang strategis dipertanyakan. Bagaimana wewenang pengelolaan sumber daya alam dipindah dari pemerintahan daerah, Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

“Pemerintah perlu memastikan pelayanan dengan pasti bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam terkait implementasi UU Pemda ini,” pesan Asep.

Joni Purba dari Kasubdit Pengakuan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  menanggapi sekiranya wewenang daerah masih penting untuk diberikan, terutama terkait dengan perhutanan sosial.

“Saya kira sudah cukup hanya penekanan bahwa pengakuan hutan adat ada di tangan pemerintah daerah,  karena prasyarat pengakuan hutan adat adanya pengakuan masyarakat hukum,” tutur Joni Purba.

“Nasib hutan adat harusnya ada di pemerintah daerah, kinerja kami di pusat tidak akan ada artinya jika tidak ada iktikad baik dari pemerintah daerah,” Tambah Joni Purba.

Joni Purba juga memberi contoh mengenai kesuksesan perjuangan masyarakat adat di Kajang dalam memperoleh Hutan Adat dapat terjadi karena pemerintah daerah menerbitakan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kajang.

Penting pula kita merujuk pada peraturan di sektor lain, atau peraturan menteri lain yang lebih progresif memberi hak pengelolaan kepada masyarakat terkait sumber daya alam. Lanjutnya.

Adam Kurniawan dari Balang Institute di waktu lain (16/12/2015), mengatakan ini akan memperkeruh proses advokasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang kini telah berjalan di tingkat Kabupaten.

UU ini kemudian dirancang untuk menarik kembali kewenangan pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi (sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat), terutama di sektor kehutanan, kelautan dan perikanan, demi mencapai efektivitas maupun efisiensi kerja.

“Ini dapat meningkatkan eskalasi konflik agraria di daerah yang mengancam lahan hidup rakyat,” tegas Adam.(AL)