Wabup Harap FGD Dilakukan Berkala

53

Majene, LensaKhatulistiwa.com – Wakil Bupati Majene Arismunandar berharap, agar Fokus Group Discussion (FGD) dapat dilakukan secara berkala dalam rangka sinkronisasi data berbagai lintas sektor.

“Kegiatan FGD juga terjalin harmonisasi dalam membangun Majene, Sulbar dan Indonesia,” terang Arismunandar pada pembukaan FGD Pembinaan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia, di Hotel Villa Bogor Leppe Majene, Selasa (07/09/21).

Dijelaskan, kondisi Majene mempunyai wilayah yang cukup luas, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun dengan tekad yang kuat maka satu data Indonesia di Majene akan dapat tercapai.

Arismunandar menguraikan, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Implementasinya melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sejalan, sebagai ASN kita dituntut untuk senantiasa mengabdi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” paparnya.

Kebutuhan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene saat ini sambungnya, adalah pemahaman, perasaan dan cita-cita yang sama. Karena setiap usaha dilakukan dapat memberikan resonansi yang harmonis kepada seluruh masyarakat dalam upaya untuk segera keluar dari permasalahan yang dihadapi.

“Kita harus mampu memahami apa yang terjadi saat ini dan dalam waktu yang sama kita harus mampu melihat jauh ke masa depan. Dengan kemampuan itu kita akan bisa mengantisipasi dengan presisi dengan langkah apa yang dibutuhkan untuk masa depan Majene yang lebih baik,” urainya.

Diungkapkan, metode logis rasional yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis data dan informasi statistik yang tentunya untuk penanganan dan perencanaan yang tepat dan tidak dapat menggunakan data sembarangan.

“Kita perlu data yang akurat, lengkap dan andal atau reliable. Karena inilah kita akan merancang masa depan, dan tidak ada jalan lain, selain upaya peningkatan kualitas data yang menjadi prioritas dan urgent untuk dilakukan,” pintanya.

Dikatakan, Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2019 menunjukkan keseriusannya dalam penanganan permasalahan Statistik Nasional. Upaya ini dibuktikan dengan pelembagaan Program Satu Data Indonesia (SDI).

“Kita di tataran Pemerintah Daerah juga harus merespon upaya-upaya ini secara sistematis dan konsisten dengan melakukan pertemuan, baik online maupun offline untuk membahas sistem SDI yang saat ini sedang dibangun,” jelas Arismunandar.

Ia menambahkan, kegiatan FGD Pembinaan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia yang digagas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene sebagai salah satu gerbong dari sekian banyak rangkaian gerbong menuju SDI yang di cita-citakan.

“Kami sangat berharap agar kegiatan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan keseriusan setiap OPD untuk sama-sama mewujudkan program SDI khususnya sebagai penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah,” harap mantan Sekretaris Disbudpar Majene itu.

Sementara, Kepala BPS Majene Syihabuddin menyebut, perjalanan mewujudkan SDI bukanlah jalan yang mudah, dimana BPS mempunyai tanggung jawab statistik dalam SDI bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Majene.

“SDI sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden, BPS sebagai pembinaan data sudah mengawali pada sensus penduduk sejak 2020. Dan BPS Majene satu satunya kabupaten di Sulbar yang mendapat penghargaan dari BPS RI atas data Sensus Online yang sukses dilaksanakan di Majene,” akunya.

Ia menuturkan, masalah yang kadang dihadapi dalam pemunculan data yang akurat di bidang kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kadang berbeda dengan tanggal lahir sehingga data yang diinput akan error.

“Dalam FGD ini akan dipaparkan bagaimana tahapan pertama data Indonesia. Dan akan dapat terwujud bila kita sudah dapat menetapkan standarisasi dari data sektoral, yang tentunya diawali dengan persamaan konsep yang digunakan BPS dan Para Perangkat Daerah,” bebernya.

Dalam kegiatan ini sambungnya, akan berlanjut dengan pembinaan statistik sektoral dan mampu menghasilkan data yang berkualitas dan berstandar, sehingga semua dapat memakainya.

“Salah satu contoh data pada sektor pertanian, misalnya produksi bawang yang menjadi acuan adalah bagaimana luas lahan, jarak tanam, sehingga pada saat panen kita bisa mengetahui jumlah produksi panen bawang yang ditanam,” urainya.

Dihadapan Perwakilan OPD, Kecamatan,l dan Kelurahan, Syihabuddin berharap, ilmu yang diperoleh para peserta dapat ditularkan kepada semua teman yang ada dikantornya, sehingga terwujud SDI yang akurat di Majene.(Ahd)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here