Wakil Gubernur Sulbar Minta Pendampingan Kejati atau Polda

137

Mamuju-lensakhatulistiwa.com,Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar berharap kepada Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) untuk melakukan pengawalan dan pengendalian secara intens terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa ( DD ), secara teknis melalui kebijakan dan kewenangan daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan pada acara rapat kerja ( Raeker ) percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai Empat Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 20 Februari 2020.

“Ini bertujuan agar capaian tentang kualitas penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan dan mandat pemerintah pusat,”ucap Enny

Masih kata Enny, proses pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dan implementasi dana desa masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan dapat lebih maksimal.

“Kami menyadari hal itu, sehingga sebagai pemerintah pada tingkat provinsi kami memiliki peran melakukakan bentuk pengendalian dan pemantauan, melalui kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk regulasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang disinergikan dengan program OPD,”tandas Enny.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemprov Sulbar menginisiasi sebuah program Mandiri, Cerdas dan Sehat ( Marasa ), yang termuat dalam RPJMD Sulbar 2017-2022 ( Perda Nomor 8 Tahun 2017 ).

Dalam mengawal kegiatan dana desa, lanjut Enny, terdapat berbagai kendala dan tantangan yang masih dihadapi saat ini, seperti tentang penyalahgunaan dana, kegiatan fiktif, keterlambatan administrasi pelaporan, keterlambatan pelaksanaan, lemahnya proses pendampingan dan lainnya. Hal tersebut merupakan tantangan yang mesti disikapi bersama, baik pada tingkat kementerian maupun pada tingkat daerah.
Disebutkan, jumlah dana desa yang telah digelontorkan ke Sulbar sejak 2015 sampai 2019 telah mencapai diangka dengan nilai yang cukup besar yakni dua triliun rupiah.

Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam rangka melakukan percepatan pembagunan di desa dalam segala sektor.

Untuk alokasi terbesar pada penggunaan dana desa se-Sulbar pada 2019 ada pada bidang sarana dan prasarana desa sebesar 59,22 persen, sedankan bidang sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebesar 15,29 persen.

Sedangkan, alokasi dana desa yang paling kecil adalah ada pada bidang sarana dan prasaran lingkungan, ekonomi dan pembinaan kemasyarakatan, yaitu sekitar 0,02 persen hingga 1,30 persen.

“Dengan melihat data tersebut, sangat jelas masih perlu peningkatan efektifitas penggunaan dana desa yang berdasarkan data dan kebutuhan,”tandas Enny

“Dana desa memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar, terbukti sesuai data 2019 menunjukkan Sulbar mengalami pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,15 persen. Dari sekian indikator pertumbuhan ekonomi, sebanyak 42 persen pada sektor pertanian, dan itu ada di pedesaan,”tambahnya

Diakhir sambutannya, Enny menyinggung terkait pendampingan dana desa, diamana menurutnya, jika Pemkab butuh hal itu, maka bisa menghubungi langsung Kejati Sulbar dan Polda Sulbar.

“Kita di Sulbar saya kira tidak mempunyai masalah, karena saat ini kita sudah punya Kejati dan Polda sendiri sebagai pendampingan. Untuk itu saya harap para bupati, apabila butuh pendampingan bisa hubungi langsung pak Kajati dan pak Kapolda,”kata Enny.

Dalam pertemuan Raker percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020. Juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tingi ( Kajati ) Provinsi Sulbar dan Kapolda Sulbar, Darmawel Aswar yang diwakili Direktur Kriminal Khusus.(*/adi)

(advertorial)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here